JAKARTA, suarapembaharuan.com -- Aktivis Perhimpunan Pergerakan 98 meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana akuisisi perusahaan mobil listrik Street Scooter, milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman.
 |
| Sahat Simatupang (Ist) |
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan, ketimbang mengakuisisi Street Scooter, pemerintah lebih baik mengembangkan riset mobil listrik dalam negeri.
"Kami sarankan kepada Pak Jokowi memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membatalkan akuisisi Street Scooter. Lebih baik bantu kampus - kampus Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengembangkan mobil listrik buatan dalam negeri." kata Sahat Simatupang, Jumat (03/12/021).
Menurut Sahat, percuma BRIN dibentuk jika urusan mobil listrik yang komponen utama baterainya ada di Indonesia, namun BUMN melakukan langkah akuisi perusahaan asing.
Sebenarnya, sambung Sahat, pemerintah Indonesia diuntungkan dikarenakan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam badan rancang dari mobil listrik.
Dia menilai sebaiknya BUMN Indonesia terlebih dulu ikut pada rantai pasok global dengan produk baterai kendaraan listrik untuk beberapa pemain mobil listrik terkemuka sambil mempersiapkan road map industri mobil listrik.
"Setelah matang, tahapan berikutnya dapat memulainya dalam membangun suku cadang pendukung mobil listrik diluar baterai baru kemudian kita berbicara membangun industri mobil listrik. Jadi road map nya harus jelas. Jangan tiba - tiba mengakusisi perusahaan asing demi agar masuk jadi pemain internasional. Ini berbahaya sekali," ujar Sahat.
Masih kata Sahat, alasan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia jika membangun sendiri industri mobil listrik masih butuh waktu maka opsinya adalah akuisisi, adalah premis yang keliru untuk jangka panjang Indonesia.
"Jokowi harus tegas memilih pengembangan mobil listirik berbasis baterai bisa segera dilakukan perguruan tinggi dan BRIN atau memberi ' lampu hijau ' akuisisi. Terserah kepada Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN atau pemerintah mengikuti Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir," ujar Sahat.
Perhimpunan Pergerakan 98, ujar Sahat, mendukung sikap Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana akuisisi perusahan mobil listrik Jerman Street Scooter oleh Indonesian Batery Corporation (IBC).
IBC merupakan perusahaan patungan dari empat BUMN yakni Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID (PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum), lalu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) kepemilikan saham dari masing-masing BUMN ini adalah 25 persen.
"Alasan Ahok lebih memilih pengembangan mobil listrik Indonesia dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS dari pada mengakuisisi Street Scooter kami dukung, selain tentunya hasil due diligence atau uji tuntas untuk penyelidikan atas investasi potensial yang dikatakan Ahok tidak cocok untuk akuisisi. Pernyataan Ahok itu akan jadi dasar hukum jika kemudian hari akuisisi Street Scooter merugikan negara," ujar Sahat.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pada Rabu (1/12/ 2021), mengeluarkan pernyataan keras, meminta oknum pengusaha, pejabat, hingga pejabat BUMN yang tidak setuju dengan rencana transformasi ekonomi Indonesia yaitu dengan hilirisasi, agar minggir.
"Pejabat, atau oknum di BUMN yang tidak setuju pemikiran tentang transformasi ekonomi ini, saya minta minggir karena negara Indonesia harus maju," ujar Bahlil.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar