JAKARTA, suarapembaharuan.com - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyoroti banyaknya kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru menguntungkan pihak lain, tak terkecuali kontrak yang ada di Pertamina.
 |
| Sahat Simatupang (SP) |
Melalui akun Youtube-nya, Ahok mengatakan, banyak kontrak BUMN yang sangat merugikan perusahaan, termasuk Pertamina.
"Jadi itu yang saya marah, ini yang lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain. Itu mens rea-nya ada," kata Ahok di akun Youtube-nya.
Apalagi menurut Ahok, hal tersebut juga diperparah dengan dugaan para direksi yang kongkalikong dengan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Ahok, sebaiknya para Direksi atau Direktur Utama (Dirut) yang melakukan hal demikian dipecat.
"Mungkin anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti anda saya proses," tegas Ahok.
Pernyataan pedas Ahok itu membuat Kementerian BUMN angkat bicara melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurut Arya, Ahok tak mengikuti perkembangan BUMN.
Sebab, katanya, sudah banyak kasus di BUMN yang dibawa ke ranah hukum. "Makanya kami agak bingung Pak Ahok ini mungkin tidak mengikuti perkembangan di BUMN ya. Seperti misalnya, berapa banyak direksi kami laporkan, direksi Asabari kami laporkan, direksi Jiwasraya kami laporkan," kata Arya Sinulingga.
Arya Sinulingga pun kemudian meminta Ahok sebagai Komut PT Pertamina (Persero) itu untuk tidak bertindak selayaknya Dirut." Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur begitu. Komut rasa Dirut tuh. Jangan. Harus tahu batasan-batasannya," tegas Arya Sinulingga.
Namun dukungan untuk Ahok datang dari kalangan Aktivis 98. Mereka menilai pernyataan Ahok sangat positif demi kepentingan BUMN. Berbeda dengan komentar Arya Sinulingga, Aktivis 98 menilainya yang justru sangat berlebihan.
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menilai, pernyataan Ahok di akun Youtube-nya sebagai bentuk kontrol sosialnya terhadap BUMN termasuk di tempatnya saat ini mengabdi di PT Pertamina (Persero).
Sahat justru mencurigai, Menteri BUMN Erick Thohir sedang gelisah menghadapi manuver Ahok yang membongkar sejumlah kontrak bermasalah di BUMN.
"Jadi kami melihatnya sederhana saja. Ahok ingin mengungkap ke publik ada sejumlah kontrak BUMN yang bermasalah.Seharusnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN meminta data Ahok, bukan malah menyuruh anak buahnya untuk membatasi kejujuran dan niat baik Ahok dengan mengingatkan status Ahok saat ini sebagai Komut. Apalagi sampai menyindir Komut rasa Dirut," kata Sahat Simatupang, Selasa (30/11/2021).
Menurut Sahat, bukan kali ini saja niat baik Ahok disampaikannya ke publik. Saat meminta audit 2 kontrak LNG Pertamina, ujar Sahat, Ahok juga membukanya ke publik.
"Apakah pernyataan Ahok itu disambut Kementerian BUMN secara positif ketika itu? Ahok juga mengusulkan agar dewan komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit dengan nilai super jumbo. Itu kan hal positif yang mestinya disambut positif oleh Erick Thohir. Jangan malah menyuruh anak buah nya memojokkan Ahok," ujar Sahat.
Selain itu, aktivis 98, sambung Sahat mencium aroma tak sedap dibalik mundurnya Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Listiarini Dewajanti soal dugaan kerugian PT Rekayasa Industri (BUMN) hampir Rp 2 triliun.
"Ahok juga kemungkinan besar tahu siapa di belakang semua ini." tutur Sahat.
Sahat mengatakan, aktivis 98 akan mengawal Ahok jika dia berani menyerahkan temuan kontrak yang bermasalah di sejumlah BUMN itu kepada penegak hukum.
"Kalau kontrak yang bermasalah itu menguntungkan orang dan merugikan negara, jelas itu kategori korupsi. Kami kawal Ahok untuk membersihkan BUMN," pungkas Sahat.
Posting Komentar