MEDAN, suarapembaharuan.com - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar Journalist Workshop melalui platform zoom, Sabtu (20/3/2021). Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2020 mencatat, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 6.177 kasus.
 |
| Istimewa |
Ketua FJPI Uni Lubis mengatakan, RUU PKS ini merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menyambut hari perempuan internasional FJPI telah menggelar webinar tanggal 6 Maret 2021 yang menghadirkan narasumber Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tema perempuan dan perdamaian.
“Mengutip pernyataan Menlu dalam webinar tersebut, investing in women is investing for brighter future, maka RUU PKS ini adalah investing women, means investing for brighter feature,” ujar Uni Lubis.
Journalist Workshop bekerjasama dengan The Body Shop dan IDN Times ini mengangkat tema ‘Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan RUU PKS untuk Melindungi Warga Negara Indonesia dari Kekerasan Seksual.
Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2018 sebanyak 5.280, tahun 2019 sebanyak 4.898, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Januari-Oktober 2020 sebanyak 659 kasus. Sementara, itu berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA tahun 2020 mencatat kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 6.177 kasus.
RUU yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia merupakan payung hukum yang penting untuk segera disahkan, menimbang saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat kekerasan seksual dengan jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahun terus meningkat.
Menurut Uni, dalam sidang UN Women tahun ini yang membahas tentang status perempuan. Dikatakannya, pandemik Covid-19 membuat anak perempuan dan perempuan mengalami krisis diskriminatif terbesar karena meningkatnya kasus kekerasan fisik dan seksual.
"Situasi ini bisa dicegah jika ada aturan hukum yang menjamin keselamatan fisik dan mental perempuan dan anak perempuan. Workshop ini membekali jurnalis untuk meliput secara lebih berempati,” katanya.
Sementara itu, Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Megawati mengatakan, keberadaan RUU P-KS merupakan langkah maju yang tidak hanya bicara tentang tindak pidana terhadap pelaku, juga rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
“Hal penting dari RUU ini adalah memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini tidak diatur dalam UU yang telah ada,” ujar Megawati.
Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, Megawati, Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Ika Putri Dewi, M.Psi, Psikolog Yayasan Pulih, Yulianti Muthmainah, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan Ratu Ommaya, Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia.
Posting Komentar